Sebelumnya kita sudah tahu bahwa konsep “Rekam Medis Elektronik” dan “Rekam Kesehatan Elektronik” itu berberda (baca tulisan saya sebelumnya). Selama ini orang awam bahkan pemerintah masih mencampuradukkan konsep RME dan RKE.

RME adalah lingkungan aplikasi yang tersusun atas repository data klinis, sistem pendukung keputusan klinis, standarisasi istilah medis, entri data pelayanan medis dan dokumentasi klinis. Lingkungan aplikasi ini mendukung layanan rawat jalan maupun rawat inap dan digunakan oleh pemberi layanan kesehatan untuk mendokumentasikan, memonitor dan memanage asuhan perawatan di sarana pelayanan kesehatan atau CDO (Care Delivery Organization). Aplikasi EMR ini dimiliki dan dikelola oleh sarana pelayanan kesehatan.

RKE adalah integrasi dari EMR di masing-masing sarana pelayanan kesehatan yang merepresentasikan rangkuman atau resume dari pelayanan yang dilakukan kepada masing-masing pasien. Data dalam RKE dimiliki oleh pasien dan dapat diakses di semua sarana pelayanan kesehatan yang telah memiliki RME dan terintegrasi ke dalam sistem RKE. Sistem RKE ini dapat teruwujud jika sudah ada standarisasi komunikasi data antar sistem RME di masing-masing sarana pelayanan kesehatan terkait.
» Baca Selengkapnya..

Investasi dalam jumlah yang sangat besar telah ditanamkan di seluruh dunia untuk membangun sistem informasi kesehatan terkomputerisasi. Estimasi biaya dari setiap rumah sakit besar adalah sekitar 50 juta USD atau sekitar 400 milyar rupiah. Namun ketika sistem tersebut dievaluasi setelah 3 bulan berjalan, dapat dikatakan bahwa sistem tersebut gagal dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan produktifitas profesi kesehatan.

Untuk menghasilkan informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi dari sistem informasi rumah sakit terkomputerisasi harus multidimensional, mencakup banyak aspek secara teknis fungsional. Sebuah proyek sistem informasi kesehatan terkomputerisasi di Afrika Selatan yang akan dijelaskan di bawah ini dapat kita jadikan rujukan bagaimana proyek itu dipersiapkan dan akhirnya gagal.
» Baca Selengkapnya..

Wacana tentang adopsi IT (Information Technology) di institusi baik itu pemerintah maupun swasta yang bergerak di berbagai sektor semakin mengemuka. Ada yang berhasil baik dalam penerapannya sehingga memaksimalkan performa organisasi, ada juga yang gagal bahkan infrastruktur IT yang telah dibangun tidak terpakai dan difungsikan secara optimal.

Kegagalan penerapan IT terutama terjadi di institusi-institusi pemerintah. Pengadaan infrastruktur IT di lingkup pemerintahan biasanya hanya berdasarkan keinginan kalangan atas (pejabat) untuk memanfaatkan dana pemerintah yang tersedia tanpa memperhatikan kebutuhan, kesiapan dan implementasinya di sektor operasional. Akibatnya banyak infrastruktur IT yang telah dibangun tidak sesuai dengan harapan karena user di level operasional belum siap menggunakan dan sistem yang sudah dibangun kurang fleksible untuk dikembangkan. Ketika sistem itu tidak bisa lagi dikembangkan maka jalan satu-satunya adalah mengganti sistem, menganggarkan dana lagi, tender proyek lagi dan begitu seterusnya hanya membuang-buang sumber daya.

Agar adopsi IT berjalan baik, maka organisasi harus menyiapkan strategi yang matang.
» Baca Selengkapnya..

Beberapa waktu yang lalu saya dapat email dan telepon dari panitia FIKI (Forum Informatika Kesehatan Indonesia) 2011 dimana salah satu materi yang akan dibahas adalah mengenai Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik yang kebetulan juga sedang ramai dibahas oleh rekan-rekan saya di forum MIK UMS.
Seperti diketahui bahwa saat ini kementerian kesehatan RI sedang mempersiapkan pengimplementasian SIKDA generik untuk Puskesmas. Pada tahap awal akan diujicobakan pada beberapa Puskesmas di beberapa daerah. Setalah masa uji coba rencananya SIKDA ini akan diimplementasikan secara nasional. SIKDA merupakan seperangkat sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat open source. Pada tahap awal dibangun untuk Puskesmas dan tahap selanjutnya akan dibangun juga SIKDA untuk kelas rumah sakit.

» Baca Selengkapnya..

3 faktor utama yang menjadi kunci kesusksesan penerapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah:
Technical Determinants (faktor teknis), Systemic/Environmental Determinants (faktor lingkungan), dan Behavioral Determinants (faktor tingkah laku).
Apabila ketiga faktor tersebut sudah terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan performa dari pelayanan kesehatan itu sendiri yang berimplikasi terhadap meningkatnya status kesehatan masyarakat.
» Baca Selengkapnya..

Di Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit di kota-kota besar umumnya sudah mempunyai sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS namun penerapannya hanya sebatas pada pencatatan data sosial pasien dan data administratif rumah sakit. Data klinis seperti diagnosis, obat dan tindakan sudah tersimpan secara elektronik namun sebagian besar catatan asuhan perawatan pasien, laporan operasi, hasil lab/radiologi, dan lain-lain masih disimpan dalam wujud fisik kertas. Bahkan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah masih sepenuhnya menggunakan sistem manual. Yang saya tahu baru di GMC (Gadjah Mada Medical Center) yang sudah menerapkan RME secara penuh, namun level GMC hanya sebatas klinik rawat jalan.

RKE juga belum ada yang menerapkan sepenuhnya, di Kota Yogyakarta misalnya aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) sudah terintegrasi antar masing-masing Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta namun hanya sebatas data stok obatnya. Sedangkan data pasien justru belum terintegrasi.

Sedangkan untuk RKP juga belum ada yang menerapkan sepenuhnya, namun di Indonesia sudah ada fasilitas pelayanan kesehatan yang mencoba menerapkan yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Kartu pasien di RS Fatmawati dibuat dengan mengadopsi konsep smartcard dimana kartu tersebut tidak hanya sebagai tanda pengenal pasien tetapi juga dapat menyimpan riwayat penyakit, tindakan dan obat-obatan yang pernah diberikan pada pasien.
» Baca Selengkapnya..

Seminar tentang uji kompetensi perekam medis di Indonesia dan presentasi hasil-hasil penelitian di bidang rekam medis.

Uji kompetensi merupakan syarat untuk bekerja di institusi pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes nomor 161 tahun 2010, uji kompetensi merupakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

Disamping itu panitia juga mengundang dosen, mahasiswa, serta praktisi rekam medik untuk mempresentasikan hasil penelitian atau karya ilmiah dalam bidang rekam medis. Diharapkan perkembangan pemikiran dalam dunia rekam medis dapat dikomunikasikan.
» Baca Selengkapnya..