Statistik

free counters

Translate

Chinese (Simplified)DutchEnglishItalianJapaneseKoreanMalayPortugueseSpanish

Tinjauan Hukum Rekam Medis Elektronik

Kekuatan hukum rekam medis elektronik masih menjadi tanda tanya dengan berbagai diskusi yang belum juga menemui titik temunya. Hal ini juga yang membuat sebagian sarana pelayanan kesehatan masih ragu untuk menerapkan rekam medis elektronik dalam kegiatan pelayanan. Mungkin kekuatan hukum rekam medis elektronik baru bisa dipastikan jika ada kasus hukum yang menggunakan rekam medis elektronik sebagai alat buktinya.

Dalam Permenkes No. 269 tahun 2008 Bab II pasal 2 disebutkan bahwa:

(1) Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.

(2) Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Ayat (1) menunjukkan bahwa rekam medis dapat dan boleh dibuat secara elektronik. Namun merujuk pada ayat (2), sampai saat ini masih belum ada peraturan lebih lanjut yang khusus membahas tentang penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi.
» Baca Selengkapnya..

Pentingnya Penguasaan Teknologi Informasi bagi Perekam Medis

Pada tanggal 27 Agustus 2015 yang lalu saya berkesempatan menyampaikan materi terkait pentingnya seorang perekam medis menguasai atau memiliki wawasan tentang teknologi informasi. Materi ini saya sampaikan pada kuliah umum untuk Program Studi D3 Rekam medis dan Informasi Kesehatan Poltekes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon.

Kenapa perekam medis harus menguasai teknologi informasi? Ada beberapa hal yang perlu kita resapi bersama:

Semua fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS wajib menggunakan p-Care, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mencatat data pelayanan pasien BPJS di FKTP. Tentu saja untuk mengoperasikannya dibutuhkan wawasan di bidang teknologi informasi. Termasuk isu terkini yaitu bagaimana dapat mengintegrasikan p-Care dengan sistem informasi yang sudah ada sebelumnya di FKTP seperti sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS). Karena dengan adanya p-Care telah memunculkan masalah baru yaitu petugas harus melakukan double entry untuk data pasien BPJS.

Bagaimana dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL)? Tentu tidak jauh berbeda. Semua rumah sakit yang berkejasama dengan BPJS juga wajib menggunakan INASIS (INA CBGs-SEP Integrated System) yaitu sebuah software yang memfasilitasi penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) BPJS serta proses kliam biaya pasien BPJS.
» Baca Selengkapnya..

Pertemuan Pengelola Data Kesehatan Kabupaten Blora

Tanggal 4-7 November 2014 saya berkesempatan menyampaikan materi pada acara pertemuan pengelola data kesehatan di Kabupaten Blora. Di hari pertama, peserta pertemuan ini adalah perwakilan dari masing-masing bidang dan seksi di dinas kesehatan kabupaten blora. Dalam sesi ini saya dan tim mempresentasikan web site dinas kesehatan kabupaten blora yang baru (dinkes.blorakab.go.id) sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan agar web site tersebut dapat terus diupdate secara periodic terutama dari sisi konten. Dalam sesi ini juga dibahas rencana pengembangan sistem pelaporan berbasis elektronik sehingga pelaporan di dinas kesehatan kabupaten blora dapat diintegrasikan melalui satu pintu dan terekap secara otomatis.
Hari berikutnya peserta pertemuan adalah perwakilan dari masing-masing puskesmas di wilayah kabupaten blora. Dalam pertemuan ini dibahas rencana implementasi sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS) berbasis komputerisasi untuk menunjang kegiatan pelayanan, administrasi, pencatatan dan pelaporan.
» Baca Selengkapnya..

ICPC sebagai Standar Klasifikasi di Unit Pelayanan Kesehatan Primer

ICPC dipublikasikan tahun 1987 sebagai standar klasifikasi di unit pelayanan kesehatan primer. ICPC dirancang berdasarkan data dari praktik layanan kesehatan primer dan diklasifikasikan untuk mendefinisikan episode perawatan (Soler et al., 2008). Konsep episode perawatan ini berbeda dengan konsep episode sakit yang terdapat di populasi. Episode perawatan dimulai sejak masalah tertentu ditemui dan menjadi alasan seorang pasien berkunjung ke unit layanan kesehatan primer sampai masalah tersebut terselesaikan pada kunjungan yang terakhir (Lamberts & Hofmans-Okkes, 1996). Perawatan yang berkelanjutan berkaitan erat dengan kepuasan pasien di unit pelayanan kesehatan primer (Hjortdahl & Laerum, 1992).

Kelebihan ICPC untuk diterapkan di unit pelayanan kesehatan primer adalah ICPC disusun khusus untuk digunakan di unit pelayanan kesehatan primer sehingga dapat mengkode alasan kunjungan pasien secara spesifik (Van der Heyden et al., 2004). Reason for Encounters atau alasan kunjungan pasien merepresentasikan tujuan pasien datang ke unit pelayanan kesehatan primer. Alasan ini bisa berupa symptom dan keluhan seperti sakit kepala atau takut jika saat ini dirinya terkena kanker, datang dengan alasan telah menderita penyakit yang umum diketahui seperti flu dan diabetes, datang untuk mendapatkan pelayanan prefentif dan diagnostik seperti cek darah dan EKG, datang untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan kunjungan sebelumnya seperti meminta kembali resep obat yang sama, datang untuk mengambil hasil test, atau datang untuk mendapatkan pelayanan administratif seperti surat keterangan sehat (Family Medicine Research Center, 1998).

Alasan kunjungan pasien ke unit pelayanan kesehatan primer harus dapat difasilitasi oleh standar kodefikasi yang ada dengan sudut pandang pasien, dalam arti bahwa alasan pasien berkunjung dapat dikode apa adanya berdasarkan bahasa atau istilah mereka. Itulah kenapa ICPC kemudian disusun berdasarkan tiga prinsip dalam satu nomenklatur yaitu alasan kunjungan pasien, label diagnosis, dan intervensi layanan kesehatan primer (Henk & Wood, 2002).
» Baca Selengkapnya..

FAQ Rekam Medis

Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008

Pasal 1 menyebutkan:

“Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”(ayat 1).

Pasal 2 menyebutkan:

“Rekam medis harus dibuat secara tertulis, dan jelas atau secara ELEKTRONIK”(ayat 1)

“Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peratutan sendiri”(ayat 2).

Pasal 12 menyebutkan:

“BERKAS rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan”(ayat 1) dan “ISI rekam medis merupakan milik pasien” (ayat 2).
» Baca Selengkapnya..

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Posyandu di Kabupaten Blora

Tanggal 24-26 Juni 2013 bertempat di Gedgung KORPRI Kab. Blora diadakan pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Posyandu untuk perwakilan bidan dan kader posyandu strata mandiri dari masing-asing kecamatan di Kab. Blora. Total ada 16 perwakilan posyandu terpilih yang mendapatkan hibah laptop dan printer dari Pemda.

Seperti biasa saya dan tim berperan sebagai konsultan IT yang melatih dan mendampingi para kader dan bidan dalam penggunaan SIM Posyandu. Para peserta pelatihan terlihat cukup antusias, apalagi mendapatkan uang saku, laptop dan printer gratis, heheh.. saya juga mau kalau itu.

Diharapkan masing-masing posyandu yang terpilih dapat dijadikan posyandu rintisan yang berhasil mengimplementasikan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan pelayanan. Rencananya implementasi SIM Posyandu di Kab. Blora akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, selain itu SIM Posyandu juga ke depannya akan diintegrasikan dengan SIM Puskesmas dan SIM PKK yang selama ini masih berdiri sendiri padahal ada keterkaitan data dan informasi diantara ketiganya.
» Baca Selengkapnya..

Implementasi SIMPUS?

Tulisan ini saya dedikasikan untuk seluruh rombongan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang jauh-jauh datang ke Jogja untuk mendengarkan pengajian dari saya, heheheh.. ngawur. Tadi pagi rombongan sudah terlebih dahulu melakukan kunjungan ke Puskesmas Kotagede 1, sudah menyaksikan bagaimana Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) diterapkan disana. Memang butuh waktu yang panjang sampai akhirnya SIMPUS bisa diimplementasikan dan digunakan secara maksimal oleh seluruh puskesmas di wilayah Pemkot Yogyakarta. Proses implementasi SIMPUS di Yogyakarta sendiri sudah berjalan sejak tahun 2005.

Siang harinya adalah bagian saya menyampaikan materi sekaligus mengadakan sesi curhat dan konsultasi untuk Bapak dan Ibu dari Dinkes Kabupaten Penajam Paser Utara. Di sana SIMPUS mulai diimplementasikan sejak tahun 2011, dan baru berjalan satu bulan SIMPUS-nya sudah tidak bisa dipakai, entah apa yang terjadi, yang jelas akses internet masih bisa dipakai tetapi SIMPUS-nya sudah tidak bisa dipakai. Padahal pengadaan akses internet di puskesmas kan salah satu tujuannya supaya bisa menggunakan aplikasi SIMPUS yang dipasang di server dinas kesehatan setempat. Kenapa tidak ada tindak lanjut? Apakah vendor tidak mau bertanggungjawab? Atau memang kontraknya cuma beli putus? Tidak ada proses maintenance? Ah semunya masih misteri, soalnya beliau-beliau juga tidak tahu menahu :D
» Baca Selengkapnya..